Jakarta - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Berkarya (Beringin Karya) diminta untuk tidak melakukan pengancaman kepada DPRD yang sedang bertugas.
Apalagi bagi mereka yang sudah tidak tercatat didalam sistem informasi partai politik di KPU RI baik yang di KPUD.
Hal itu ditegaskan Ketua Bidang Hukum Partai Berkarya (Beringin Karya) Gunthar Henri Gamal Bachroemsjah, Jumat (19/2/2021) dalam keterangannya yang diterima redaksi.
"Sebelum lembaga peradilan memutuskan In Kracht Van Gewijsde maka kepengurusan masih tetap sesuai dengan SK yang di keluarkan Menhukam RI yaitu SK nomor Nomor : M.HH-16. AH.11.01 Tahun 2020 sebagai SK terakhir yang dikeluarkan Menhukam RI," tegasnya.
Selain itu, Gunthar meminta kepada anggota DPRD yang bertugas di daerah untuk tidak ragu ragu mengkomunikasikan ke DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) jika ada hal hal yang harus diluruskan.
Dalam kesempatan ini, Gunthar membeberkan sehubungan dengan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hari selasa 16 Februari 2021 pada perkara nomor 182/G/2020/PTUN.JKT.
Dimana dalam putusan tersebut, mengabulkan gugatan Penggugat dimana DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) sebagai tergugat II Intervrensi : SK Kemenhukam RI Nomor : M.HH-16. AH.11.01 Tahun 2020 tentang tentang pengesahan perubahan susunan Pengurus AD/ART Partai Berkarya periode 2020 – 2025 tertanggal 30 Juli 2020
Dengan ini dinyatakan bahwa proses-proses yag dijalani mulai dari persiapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) hingga pelaksanaanya tanggal 10-12 Juli 2020 telah dilakukan dengan bersandar pada aturan main organisasi yaotu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya dan pengaturan perundang undangan yang berlaku. Dan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI hingga terbitnya SK Tersebut di atas.
"Dengan dikabulkannya gugatan Penggugat atas dua (2) SK Kemenhukam RI tersebut, maka kami akan tetap menempuh jalur hukum dan mengajukan upaya BANDING atas putusan pengadilan Tata Usaha Negara tersebut," ujarnya.