Usman Chama: Setuju Jenderal Soeharto di Anugerahi Gelar pahlawan Nasioanal

JAKARTA - Betapa pun dan apa pun Jenderal Soeharto bapak pembangunan bangsa indonesia, dialah sosok yang membuat Indonesia penuh warna-warni. Selama lebih kurang 32 Indonesia dipimpinnya. Presiden kedua itu juga telah lebih dikenal dan seperti mudah dihafal bagi rakyatnya ketimbang presiden-presiden penggantinya. Ia juga telah menjadi ikon kuat bukan hanya untuk negaranya tapi juga negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara sampai Asia.

Suara Hati Rakyat Indonesia, sejak dua tahun terahir ini terus menyuarakan dan menggalang dukungan nusantara agar pemerintah Republik Indonesia (RI) memberikan gelar pahlawan nasional kepada jenderal Soeharto.

Dukungan demi dukungan terus mengalir dari sabang sampai merauke agar Pak Harto dianygerahi sebagai pahlawan nasional. Salah satu tokoh di Ibu kota, H Usman Chama, menuturkan agar pemerintah Republik Indonesia (RI) secepatnya menganugerahi almahrum pak Harto sebagai pahlawan nasional.
"Semoga gelar pahlawan nasional kepada pah harto sebagai bapak pembangunan dierah beliau secepatnya pemerintah bisa berikan gelar tersebut. Lebih cepat lebih baik," Tutur H Usman Chama, Sabtu (15/10/2016).
Meski terjadi pro dan kontra, namun demikian Usman Chama sangat setuju bapak pembangunan itu diberikan gelar pahlawan nasional, beliau adalah sosok pemimpin yang kian dirindukan oleh masyarakat.

Di jaman Pak Harto, konsep kadaulatan dan kemandirian pangan tidak hanya sebatas slogan dan wacana semata. Pada masa beliau, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan mengekspor beras ke sejumlah negara. Dan atas prestasi Indonesia itu, Pak Harto mendapat penghargaan dari FAO di Roma, Italia, pada tahun 1983.
"Sangat setuju jika pak harto diberikan gelar pahlwan nasioanal, karena emang kenyataanya bapak dulu kan pengusaha antar pulau semua menguntunkan diera beliau terutama keamanan sangat-sangat aman dan terkendali tidak ada korupsi," Jelas dia.
Pemberian gelar pahlawan nasioanl kepada bapak pembangunan, dimana hak dan kewajiban seluruh rakyat indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 untuk menyampaikan pendapatnya.

(shri/ard)

Post a Comment

0 Comments